Sunday, 14 February 2016

Ahmad Dhani saat menanggapi pertanyaan wartawan di lokasi Kalijodo, senin (15/02)


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Warga dikawasan Kalijodo, tepatnya di Jalan Kepanduan II, RT 01/05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang menjadi calon wilayah yang ditertibkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, geger. 

Kehebohan terjadi lantaran daerah ini disambangi musisi ternama sekaligus diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017, Ahmad Dhani.

Pantauan Warta Kota suami Mulan Jameela tersebut tiba di kawasan Kalijodo sekitar pukul 11.00 WIB.

"Dhaniiiii.....Pak Dhani......Ahmad Dhani," teriak anak-anak kecil dan remaja yang tinggal di kawasan itu.

Dirinya bersama Jajaran Organisasi Masyarakat GP Anshor langsung menyapa warga. Tak lama, hujan deras turun membasahi kawasan Kalijodo tersebut.

Lambaian tanganpun tak dilupakan Ahmad Dhani. Sembari berlari kecil, Ahmad Dhani langsung menuju sebuah warung rokok untuk dijadikan tempat berteduh. (Sumber : tribunnews.com)  
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( pakai seragam coklat) bersama Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Veronica Tan (pakai baju putih) Saat Meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Puspita, Pesanggrahan, Jakarta

Jakarta, Kompas.com- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana musisi Ahmad Dhani mengunjungi kawasan Kalijodo, senin (15/02/2016) ini.

Basuki justru kembali menyinggung Nikita Mirzani yang lebih memilih dirinya ketimbang Ahmad Dhani dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"Enggak apa-apalah, Ahmad Dhani mah, gampanglah. Yang penting Nikita dukung gue daripada dia, gitu aja, hehehe," kata Basuki tertawa, di Balai Kota, senin pagi. 

Ia pun tak berencana mengikuti jejak suami Mulan Jameela untuk mengunjungi Kalijodo. 

"Ngapain saya ke Kalijodo ? Lu mau nonton film Kungfu?!hehehe," kata Basuki.

Ahmad Dhani sebelumnya berencana ke Kalijodo bersama GP Ansor. Mereka ingin mendengar aspirasi warga terkait penertiban. 

Rencananya, kawasan Kalijodo akan ditertibkan setelah penerbitan tiga kali surat peringatan hingga surat perintah bongkar SPB). Kalijodo akan diubah kembali fungsinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).  (Sumber : kompas.com

Monday, 8 February 2016

Ilustrasi : Luthfy Syahban

Jakarta- Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional pada Rabu, 06 Mei 2015, menjadi sinyal awal merapatnya partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu ke Pemerintah.

Kedatangan Jokowi merupakan jawaban atas undangan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang datang bersama Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno sebelumnya, 20 April 2015. 

Sejak itu, kabar PAN merapat ke koalisi pendukung pemerintah mulai berembus. Apalagi Ketua Umum PAN yang juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Wira Wiri ke Istana Negara. 

Lalu, September 2015, PAN resmi menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Adalah Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jendral (Purnawirawan) Wiranto yang berperan besar dalam bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah.

"Ya, itu setelah beberapa kali pertemuan dengan beliau (Wiranto)," kata politikus Hanura, Sarifuddin Sudding. 

Dukungan PAN segera disambar dengan kabar akan adanya kursi kabinet yang diserahkan kepada partai besutan Amien Rais itu. Namun, saat ditanya soal jatah menteri, banyak petinggi PAN yang terkesan malu-malu menjawabnya.

Misalnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Didik Junaidi Rachbini. Ia enggan angkat bicara soal reshuffle (perombakan) kabinet jilid II dan peluang kader PAN masuk kabinet. Meski begitu, dosen Program Magister Manajemen Universitas Indonesia serta Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI ini mengatakan sudah semestinya PAN tidak sekedar duduk di pinggir jalan.

"Kader PAN banyak yang memiliki kualifikasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum, namun semuanya dikembalikan lagi ke Presiden," ujarnya. 

Didik menambahkan soal kepastian kader PAN masuk kabinet dan komunikasi politik melalui satu pintu, yakni ketua umum. "Mekanisme partai sudah ada agar semua terkontrol dan tidak menyerang pihak manapun," kata Didik.  (Sumber : detikcom)

 
RJ Lino Usai Diperiksa Beberapa Waktu Lalu (Foto : Rengga Sancaya/detikcom)

JAKARTA- KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 3 Quay Container Crane (QCC) Tahun 2010. Hari ini penyidik KPK memanggil seorang saksi yang memiliki kedekatan dengan RJ Lino sewaktu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pelindo II. 

"Senior Manajer Peralatan Pelindo II diperiksa sebagai saksi untuk RJL tentang apa yang diketahui tentang pengadaan peralatan di perusahaan tersebut termasuk QCC," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi, selasa (9/2/2016).

Senior Manager Peralatan PT. Pelindo II yang dimaksud yaitu Haryadi Budi Kuncoro. Dia juga menjabat sebagai Pj. Direktur Utama PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia. Haryadi diketahui merupakan adik dari mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

"Iya, (adiknya Bambang Widjojanto)," kata Yuyuk. 

RJ Lino sendiri telah diperiksa sebagai tersangka pada jumat (5/2) kemarin. 
RJ Lino dicecar soal proses pengadaan QCC di Pelindo II.

RJ Lino disangka telah melakukan penunjukkan langsung pembelian QCC hingga merugikan Negara sebesar Rp. 60 Miliar. Atas perbuatannya, Lino dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Sumber : detikcom)        
AIPTU BUDIONO (Foto : Mei Amelia/detik.com)
JAKARTA- Wajah M. Ali, pelaku teror di Thamrin masih teringat jelas di benak Aiptu Budiono. Mereka sempat saling berpandangan sebelum akhirnya tembakan dilepaskan ke arah tubuh Budiono. Tiga peluru menembus tubuh sang polisi.

Kepada detikcom pekan lalu, Budiono menjelaskan detik-detik penembakan yang dialaminya. Kala itu, 14 Januari 2016, sekitar pukul 10.00 WIB, dia sedang berjaga di Balai Kota DKI, saat ada panggilan radio yang mengabarkan ledakan di Pos Polisi Thamrin. 

Baru saja parkir diruas jalan Thamrin, Budiono langsung berjalan kemudian ditembak dari arah tak terduga oleh Ali. Budiono tak menyangka bakal mendapat serangan karena berpikir situasi sudah aman setelah ledakan. Ali juga tak disangka sebagai pelaku teror karena berpakaian layaknya warga biasa, mengenakan celana jeans, baju biru muda, rompi dan topi hitam sambil membawa tas ransel. Bahkan sekilas, Budiono sempat menyangkanya intel kepolisian.

Lewat CCTV di sekitar lokasi kejadian, terlihat adegan penembakan tersebut. Ali setengah berlari memutari mobil milik Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol Martuani lalu menembak Budiono dari jarak sangat dekat. Tak lebih dari satu meter, Budiono merasa ditembak dua kali, namun belakangan dokter melihat ada tiga peluru yang menembus tubuhnya. 

"Saya merasa ditembak dua kali, saya tahu pas dioperasi di RSPAD Gatot Subroto ada tiga lubang di belakang, nembus. Saya juga enggak tahu dari mana. Saya merasa dia dua kali nembak saya," terangnya kepada detikcom sambil mengingat kejadian nahas tersebut. 

Beradu muka dengan Ali saat penembakan, Budiono ingat betul raut wajah sopir angkot tersebut. Meski amatir, Ali disebut Budiono menembak tanpa ekspresi dan tetap tenang.(Sumber detik.com)

Sunday, 7 February 2016

Ussy Sulistiowati & Andhika Pratama, kapanlagi.com


Tanggal 12 Februari mendatang adalah momen yang sangat spesial bagi Ussy Sulistiowaty & Andhika Pratama. Pasangan selebriti yang terkenal sangat mesra dan romantis ini akan melakukan umroh untuk yang ketiga kalinya. 
Tentu saja ada berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh Andhika & Ussy. Namun rupanya, mereka ternyata sengaja tak mengajak serta anak-anaknya untuk ibadah kali ini. Ditemui di Bilangan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (7/2), Ussy pun menyampaikan alasannya.
Ussy dan Andhika umroh tanpa anak, kapanlagi.com
"Kalau mereka (anak-anak) udah gede aja. Aku nggak mau ajak Amel aja atau Ara aja, Elea aja, tunggu mereka pada gede. Biasakan mereka sholat dan ngaji. Biasakan dengan kata umroh. Biar dia tau kalau umroh itu ibadah, plus liburan tapi ada ibadah," tutur penyanyi cantik asal Jakarta itu. 


 Meski meninggalkan anak-anaknya, ternyata Ussy dan Andhika punya rencana tersendiri. Wanita berusia 35 tahun ini pun sempat menyampaikan akan minta bantuan pada kedua orang tuanya.

"Ditinggal ke mama papa ku, dititipin, udah diwanti-wanti. Karena bareng sama ujian anak-anak. Sampe makanan per hari ini udah catetin semua, selama aku pergi anak-anak sama mama papa aman, " imbuhnya.
Rasa kangen pastinya bakal dirasakan oleh Andhika dan juga sang isteri. Pasalnya mereka akan menghabiskan waktu selama 10 hari untuk ibadah umroh di Mekah dan juga menikmati liburan singkatnya ke Dubai. (Sumber : www.kapanlagi.com)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana Saat Ditemui Di Gedung Kemenkumham, Jakarta Senin (04-1-2016)

Jakarta, kompas.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung menduga ada keterlibatan pihak eksekutif dalam kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada APBD Perubahan DKI Jakarta 2014.
Ia menilai, jaksa perlu mengkronfontir Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Sekretaris Daerah (SEKDA) DKI Saefullah.
"Makanya, saya sarankan Ahok tidak perlu main opini, buktikan saja ke pengadilan", kata Lulung kepada wartawan, Minggu (31-1-2016).
Lulung mengatakan, saat pembuktian di pengadilan, bisa diketahui pihak mana yang berkuasa mencantumkan nomenklatur anggaran serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Menurut dia, terkait hal ini, eksekutif memiliki kuasa penuh (Baca : Ahok : Lulung, Lo Dengerin, He-he-he.).
Selain UPS, lanjut Lulung, ada sejumlah program lain yang bermasalah pada APBD Perubahan 2014. Ia menyebutkan, program itu diantaranya, pengadaan printer dan scanner 3D serta pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.
Lulung sendiri mengaku siap dikonfrontir dengan Ahok dan Sekda.
Selain itu, ia mengaku tidak ikut menandatangani Surat Keputusan atas permintaan Ahok tentang pengesahan APBD Perubahan 2014. 
Menyusul adanya evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saya benar tidak melakukan paraf. Buktinya ada semua", kata anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka, yaitu dua tersangka dari pihak eksekutif, yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman.
Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
Dalam kasus ini, status Alex sudah ditingkatkan menjadi terdakwa.
Sementara itu, dua tersangka lainnya ialah dari pihak DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura. 
Keduanya diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjabat di Komisi E DPRD DKI Periode 2009-2014. 
Beberapa pihak terkiat sudah dipanggil untuk bersaksi pada kasus UPS. Seperti mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Sekretaris Daerah (SEKDA) DKI Saefullah, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun, dan lain-lain. (Sumber, kompas.com)  
 
Pra-rekonstruksi Kematian Wayan Mirna Salihin (27) di Kafe O, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11-1-2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polda Metro Jaya mulai fokus pada pendalaman alat bukti yang memperkuat penetapan Jessica Kumala Wongso (27) sebagai tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin (27).
Alat bukti tersebut tidak lain adalah rekaman CCTV Kafe Olivier, saksi bisu kehadiran Mirna, Jessica dan Hani sesaat sebelum Mirna meminum es kopi Vietnam, kejang dan meninggal dunia.
Pada sabtu (30-1-2016), informasi tentang isi rekaman CCTV diungkapkan Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan yang mendatangi Mapolda Metro Jaya. 
Kedatangan Edi untuk memastikan penanganan kasus Mirna berjalan dengan semestinya, termasuk soal memastikan hak-hak Jessica sebagai tersangka tetap dipenuhi polisi. 
"Ada dugaan keterkaitan antara Jessica dan kematian Mirna. Di dalam rekaman CCTV dalam waktu 45 menit itu, terlihat jelas gelas kopi sudah dipindah, kemudian dipindahkan lagi," kata Edi saat dihubungi kompas.com, Minggu (31-12016).  
Pada saat itu, hanya Mirna yang dipesankan kopi oleh Jessica yang lebih dulu tiba di Kafe Olivier. sedangkan Hani dipesankan minuman lain. Jessica sendiri tidak memesan kopi untuk dirinya. 
Dalam rekaman CCTV itu, Jessica tampak memegangi tasnya. Salah satu sumber kompas.com di Polda Metro Jaya pun menyebutkan saat Mirna kejang usai meminum kopi, Hani terlihat panik dengan menelpon dan meminta tolong ke orang sekitarnya. 
Sedangkan Jessica, dalam tampilan CCTV, tampak memegangi tasnya yang ada di atas meja lalu melihat ke sekeliling, seperti sedang melihat ke arah CCTV.
Meski demikian, Edi menegaskan, rekaman CCTV baru sebatas informasi yang digunakan penyidik untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya.
Dia juga menilai, rekaman CCTV belum bisa menjadi dasar untuk menuding Jessica sebagai pembunuh Mirna yang meningaal karena kandungan sianida di dalam kopi. 
Rekaman CCTV kafe olivier menjadi sorotan beberapa pihak, termasuk pihak Jessica sendiri. Kuasa Hukum Jessica, Yudi Wibowo Sukinto, meminta polisi menampilkan rekaman CCTV itu ke publik. 
Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengatakan, hal itu tidak memungkinkan karena berkaitan dengan materi pemeriksaan polisi yang sifatnya rahasia.
Penyidik pun sampai kembali memeriksa tujuh orang perwakilan Kafe Olivier pada hari Minggu kemarin. 
Menurut Manajer Kafe Olivier, Ileng Andilolo, pihaknya diminta keterangan tambahan dan juga diperlihatkan rekaman CCTV saat hari dimana Mirna minum kopi disana.
Pemeriksaan seterusnya masih akan berlanjut. Adapun sejak penetapan Jessica sebagai tersangka, Jumat (29-1-2016) malam hingga penahanannya di rutan Mapolda Metro Jaya, Sabtu (30-1-2016) malam, belum ada pemeriksaan lagi terhadap dirinya.
Pihak kuasa hukum dan keluarga juga menuturkan belum mengunjungi Jessica lantaran jadwal kunjungan hanya ada hari Senin sampai Kamis setiap pekannya. (Sumber : kompas.com)  

Sandy Tumiwa didakwa atas tindakan penipuan berupa investasi bodong. Tapi Sandy membantah. Bahkan ia mengaku tak pernah memegang uang hasil bisnisnya itu.
Hal itu diungkapkan pengacaranya, Elza Syarief usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016). Menurutnya ketika itu Sandy juga hanya bertindak sebagai ikon perusahaan itu saja.
"Sandy dari dulu sudah melaporkan ke Polda bahwa tanda tangan di akta notaris saat dia dibilang jadi komisaris itu tak pernah ada. Itu dipalsukan tanda tangannya Sandy," ungkapnya.

Es Kopi Vietnam yang disajikan di kafe Olivier, Mal Grand Indonesia sisi barat, Selasa (2/2/2016)


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin (27) ternyata tak membuat orang takut untuk berkunjung ke kafe Olivier.
Hal yang terjadi justru sebaliknya. Kasus Mirna membuat orang penasaran hingga kemudian datang ke Olivier dan memesan minuman yang sama dengan yang diminum Mirna, yakni es kopi vietnam.
Hal itulah yang diungkapkan sejumlah pengunjung saat ditemui kompas.com di kafe Olivier yang berlokasi di Lantai G mal Grand Indonesia sisi barat, selasa (2/2/2016) petang kemarin. 
Salah satu pengunjung, Idam (30), mengaku baru dua kali datang ke Olivier setelah mencuatnya kasus Mirna. Menurut Idam, kasus Mirna memang membuatnya penasaran untuk datang ke Olivier.
"Tadinya kita malah sempat lho pesan tempat di tempat duduknya Mirna, tapi kata Mbaknya (Pramusaji) disitu nggak boleh merokok. Ya jadi kita disini (area merokok)," kata Idam yang tampak sedang memesan es kopi vietnam ini. 
Idam pun mengomentati sedikit seputar kasus Mirna. Ia mengaku heran kenapa di tempat seperti di kafe Olivier sampai bisa terjadi kasus pembunuhan.
"Ini kan ruang publik, ya. Tempatnya juga ramai gini. Tapi kok bisa kepikiran ya buat ngebunuh orang disini," ujar dia. 
Seperti Idam, pengunjung yang lain, Galih (28), juga baru berkunjung setelah mencuatnya kasus Mirna. Kunjungannya pada selasa petang kemarin merupakan yang pertama kalinya.
"Ini baru pertama kalinya kesini. Sebelumnya nggak tahu," ujar Galih yang juga tengah memesan Es Kopi Vietnam.
Pada kunjungannya itu, Galih datang bersama sejumlah teman-temannya, namun mereka tidak datang berbarengan. Gali mengaku datang belakangan. Ia pun sempat melontarkan candaan terkait hal itu. 
"Ini sebenarnya was-was juga, nih. Takut minumannya udah diapa-apain ama dia," kata Galih seraya menunjuk salah satu temannya lantas tertawa. 
Sama seperti Galih, Shinta (32), juga mengaku baru pertama kali berkunjung ke Kafe Olivier. Namun, ia mengaku kunjungannya bukan dilatarbelakangi rasa penasaran atas kasus Mirna.
"Tempatnya asyik aja. Tahu dari temen katanya ada tempat buat ngerokok. Di GI kan jarang ada tempat buat ngerokok," kata Shinta.
Meski mendapat banyak pengunjung baru, pihak Olivier sendiri membantah terjadi peningkatan permintaan, terutama pengunjung yang memesan kopi vietnam. 
Salah seorang pramusaji, Agus (40), mengatakan Kopi Vietnam memang menjadi salah satu menu favorit di Kafe Olivier. Minuman inipun sudah sering dipesan pengunjung jauh sebelum adanya kasus Mirna.
"Jadi, nggak ada perubahan apa-apa. Karena kopi vietnam emang udah banyak yang pesen dari dulu. Emang favorit disini," kata dia (Alsadad Rud / tribunnews.com)     
Jakarta- Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono belum mau memastikan apakah dirinya akan maju kembali jika Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar akhirnya digelar. Menurut Dia, persaingan menuju kursi Ketua Umum bukanlah hal yang lebih penting.

Ketua Umum Partai Golkar Hasil Munas Jakarta, Agung Laksono saat ditemui di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat Senin (7-9-2015)

"Urusan seperti itu (Maju Ketum) nomor dua, yang penting kita pastikan dulu Munaslub akan diajukan bersama-sama", kata Agung saat dihubungi kompas.com Minggu (24-1-2016).
Agung mengapresiasi niat Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie yang bersedia menggelar Munaslub. Namun, jadi atau tidaknya Munaslub ini baru akan ditentukan oleh DPD Golkar Tingkat I beserta organisasi sayap Partai Golkar.
Jika dua per tiga perwakilan daerah dan organisasi sayap menghendaki Munaslub maka Aburizal tak akan menolak. Agung berpesan agar Munaslub diselenggarakan secara demokratis dengan turut mengkomodir kedua kubu. 
"Munaslub harus dilakukan sesuai dengan kepengurusan bersama, penyelenggara bersama, aturan bersama, peserta bersama secara demokrtis. Kalau itu dilaksanakan, siapapun yang terpilih sebagai ketua umum kita legowo dan menghargai pilihan karena ada semangat rekonsiliasi", ucap Agung. 
Aburizal sebelumnya menegaskan, dia tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum jika musyawarah nasional luar biasa digelar. Menurut Aburizal, masih banyak kader muda partai yang mampu menjadi pimpinan baru. 
Tidak hanya itu, Aburizal bahkan mengajak Agung Laksono tidak perlu maju sebagai ketua umum.
"Kalau Rapimnas memutuskan diadakannya munaslub, saya tentu tidak akan maju lagi. Saya kira saya dan pak Agung gak usah lagilah", ujar Aburizal di Jakarta Convention Center, Minggu (24-1-2016). 
Sumber : kompas.com  

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie saat membuka rapat pimpinan nasional Gokar, Sabtu

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, menyebutkan, sedikitnya ada enam poin yang dicatatnya sebagai saran atau tanggapan bagi partai berlambang pohon beringin tersebut. 
Pernyataan tersebut dilontarkannya usai mendengar pandangan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi Partai Golkar dalam gelaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai.
Pertama, papar Aburizal, perihal kemenangan Partai Golkar pada gelaran Pilkada serentak 2015.
Ia menyampaikan terimaksaihnya kepada kader-kader partai di daerah atas perjuangannya pada kontestasi tersebut. 
Aburizal mengklaim bahwa Golkar memenangkan 13 daerah dari total 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2015. Namun, perhitungan tersebut masih di luar lima daerah yang pilkadanya mesti ditunda.
"Tentu hasilnya bisa lebih baik kalau di pilkada 2017 kita bisa bersatu. Ini yang saya arahkan ke depan", kata Aburizal di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu (24-12016).
Adapun poin kedua, tentang reformasi sistem ketatanegaraan. Aburizal mengaku telah menyampaikan perlunya sistem ketatanegaraan yang bermuara pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Ketiga, menyatakan akan memperjuangkan sistem pemilu dengan proporsional dan tertutup.
Menurut Aburizal, diskusi terbatas akan dilakukan untuk melakukan pembahasan ini agar hasilnya menguntungkan semua partai di Indonesia, khususnya partai golkar. 
Sementara itu, point ke empat, lanjut dia, adalah terkait Perubahan Undang-Undang Pemilu. 
Kelima, terkait calon-calon yang akan didorong untuk maju dalam gelaran Pilkada serentak 2017.
Menurut Aburizal, pembahasan tersebut juga akan dibawa ke rapat komisi dalam Rapimnas hari terakhir. 
Pembahasan dilakukan di tiga komisi berbeda, yaitu, komisi organisasi, komisi program dan komisi pernyataan politik. 
Adapun poin terakhir adalah terkait kondisi carut marut partai yang berujung pada wacana diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). 
Dalam menyampaikan poin tersebut, Aburizal "kekeuh" menyinggung soal legal standing kubunya yang telah sah secara hukum namun belum diakui pemerintah. Juga jalur perdata yang ditempuhnya untuk menentukan mana hasil Munas yang sah. 
"Dikatakan bahwa yang sah adalah Munas Bali dan Munas Ancol dikatakan tidak sah. Munas Ancol harus bayar kerugian", kata Aburizal. 
Hari ini, Rapimnas akan kembali digelar. Meski mayoritas DPD Tingkat I dan organisasi sayap menolak Munaslub, namun Aburizal masih mengirim sinyal akan tetap melaksanakannya. Ia pun meminta waktu untuk dapat menentukan pilihannya. 
"Saya mohon waktu untuk bisa bersholat istikhoroh untuk memikirkan apa yang terbaik bagi partai kita", ujarnya. (Sumber : kompas.com)    

Monday, 1 February 2016

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, seusai menjadi narasumber dalam diskusi polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang terburu-buru meresmikan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.
Setelah diresmikan, proyek kereta cepat tersebut belum mendapatkan izin dari Kementrian Perhubungan.
"Presiden salah kalau Presiden menabrak aturan yang dibuat oleh Negara. Presiden itu kan punya kesamaan di mata hukum, tidak boleh menabrak aturan yang ada. Sementara itu rakyat disuruh ikuti aturan," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).
Fadli mengatakan, proyek kereta cepat ini sejak awal tidak jelas. ia menyebutkan, menurut studi yang dilakukan Kantor Staf Kepresidenan, proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan karena tidak ada urgensinya.
Sebab, akses dari Jakarta-Bandung sudah lengkap, mulai dari jalan tol, kereta api hingga pesawat. 
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mempertanyakan biaya kereta cepat di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan di Iran.
Pembangunan Kereta cepat di Indonesia dengan jarak 150 km menelan dana hingga 5,5 miliar dolar AS. 
Sementara itu, pembangunan kereta cepat di Iran dengan jarak 400 km hanya membutuhkan dana 2,73 miliar Dollar AS.
Padahal, kedua proyek cepat itu sama-sama bekerja sama dengan China Railway International.
"Jadi, saya kira pemerintah harus menghentikan ini dulu. Pemerintah harus mengkaji ulang masalah kereta ini. Meski sudah ada Groundbreaking, pemerintah harus tunduk pada aturan yang ada," ujar Fadli. (Sumber : kompas.com)  
Mantan Presiden SBY berkemeja batik cokelat Kemerahan.
DENPASAR, KOMPAS.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, jabatan Presdien bukanlah jabatan yang gampang. Sebab, seorang Presiden memiliki tanggung jawab yang besar.
Dengan pengertian itu, masyarakat diharapkan tidak selalu menyalahkan Presiden terkait pengelolaan Negara.
Pandangan ini disampaikan SBY ketika memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Selasa (2/2/2016). pagi.
"Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi, memang tidak gampang jadi presiden. Jangan saling menyalahkan. Biar itu Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, semua sudah berusaha bekerja dengan baik", kata dia. 
Dia lalu membandingkan dengan negara maju lainnya seperti, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Cina dan Negara maju lainnya yang membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk menjadi Negara maju.
"Saya hanya 10 tahun jadi Presiden, sekarang Pak Jokowi, enggak akan mungkin dalam sekejap menjadikan Indonesia Negara maju seperti Negara lainnya", kata dia.
"Butuh waktu yang berkelanjutan. Kita dukung Pemimpin Negara siapa pun orangnya, sekarang Pak Jokowi, nanti siapa, kita dukung", kata SBY.
Kuliah umum di Universitas Udayana ini juga dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan mantan menteri era SBY, seperti Roy Suryo, Amir Syamsuddin dan Syarif Hasan. 
(Sumber : kompas.com)